-
Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015)
- CH Kusuma
-
Jurnal Hukum dan Kenotariatan 2 (1)
|
4 |
-
Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian
- A Ikhwanto
-
Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3 (1), 60-73
|
3 |
-
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah
- L Kurniawati
-
Jurnal Hukum dan Kenotariatan 2
|
3 |
-
Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf
- MS Arifin
-
Jurnal Hukum dan Kenotariatan 4 (1), 27-40
|
1 |
-
PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH AHLI WARIS SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
- MF Syuhada
-
Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3 (2), 191-207
|
1 |
-
Perbandingan Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu
- IK Ayu, BK Heriawanto
-
Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3 (2), 235-244
|
1 |
-
KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
- MS Borman
-
Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3 (1), 74-83
|
1 |
-
EKSEKUSI GROSSE AKTA MERUJUK PADA PASAL 244 HIR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
- MT Arifin
-
Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3 (1), 100-114
|
1 |
-
PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TANPA DIIKUTI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
- SE Cahayani
-
Jurnal Hukum dan Kenotariatan 3 (1), 29-45
|
1 |
-
HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA SEBAGAI OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN
- N Chona’ah
-
Jurnal Hukum dan Kenotariatan 2 (2), 235-246
|
1 |
Sinta
Copyright © 2017
