-
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- I Samsul
-
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 153-166
|
13 |
-
PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA BERSYARAT MENUJU KEADILAN RESTORATIF (CRIMINAL CONDITIONAL SUPERVISION AS A SUBSTITUTE OF PROBATION SENTENCE TOWARDS RESTORATIVE JUSTICE)
- P Hikmawati
-
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 71-88
|
12 |
-
REHABILITASI NARAPIDANA DALAM OVERCROWDED LEMBAGA PEMASYARAKATAN (REHABILITATION OF PRISONERS IN OVERCROWDED CORRECTIONAL INSTITUTION)
- LS Widayati
-
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 201-226
|
11 |
-
Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
- HYP Sibuea
-
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 287-306
|
11 |
-
Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika
- P Hikmawati
-
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 329-350
|
10 |
-
Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya
- D Doly
-
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 103-128
|
9 |
-
Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014)
- TP Kurnianingrum
-
Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 6 (1), 93-106
|
9 |
-
Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional
- S Rongiyati
-
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 213-238
|
8 |
-
Constitutional Courts And Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia
- MS Armia
-
Jurnal Negara Hukum 8 (1), 107-130
|
8 |
-
Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- D Doly
-
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 215-230
|
8 |
Sinta
Copyright © 2017
